Gus Ipul Setuju Pejabat Gunakan Transportasi Umum, Tanggapi Usulan MTI

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan setuju dengan usulan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang mendorong pejabat untuk menggunakan transportasi umum. Gus Ipul mengaku tidak ada masalah dengan ide tersebut, dan menegaskan dirinya sudah terbiasa menggunakan transportasi umum seperti ojek ketika terhambat macet.

"Ya bukan nggak setuju, ya pasti kita setuju aja, nggak masalah, artinya kita naik aja. Kan terbiasa kita kadang-kadang kalau enggak ada mobil kelamaan ya kita naik taksi, nggak ada naik taksi ya pindah ke ojek juga pernah, jadi tergantung aja kalau itu," ungkap Gus Ipul saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/2/2025).

Baca Juga:

• Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung, Tanggapi Dorongan Penggunaan Patwal oleh Pejabat Publik
• Polri Gelar Rapim di The Tribrata Dharmawangsa, Hadirkan Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Baca Juga:

• Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni, Dorong Percepatan Program Tiga Juta Rumah, Tindaklanjuti Pembebasan BPHTB dan PBG
• Jum’at dan Sabtu Berkah Sat Resnarkoba Polres Batu Bara, Berikan Sembako dan Pesan Kamtibmas kepada Panti Asuhan Athohiriah Bersaudara

Menurut Gus Ipul, penggunaan kendaraan oleh pejabat sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi tertentu. Ia menambahkan, jika diperlukan untuk cepat sampai ke tujuan, naik ojek menjadi pilihan yang tak masalah. "Tergantung kebutuhannya, kalau kita pengen kebutuhan cepet, berulang-ulang saya naik ojek. Berulang-ulang naik ojek beberapa kali nggak ada masalah, kalau kita memang ada kewajibannya kita laksanakan ya," tambahnya.

Sebelumnya, MTI mengusulkan agar pejabat negara membiasakan diri menggunakan transportasi umum, minimal sekali seminggu. Usulan ini diutarakan oleh Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, yang menilai bahwa pejabat yang diprioritaskan di jalan bisa memicu kecemburuan di kalangan masyarakat. Ia juga berpendapat, dengan menggunakan angkutan umum, pejabat dapat lebih merasakan kondisi nyata kehidupan masyarakat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ujar Djoko.

Masyarakat Transportasi Indonesia juga menekankan pentingnya membatasi pengawalan pejabat negara, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi Presiden dan Wakil Presiden. MTI menilai angkutan umum di Jakarta sudah memiliki layanan yang memadai dan setara dengan kota-kota besar dunia.

(DC/CHRISTIE)

Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung, Tanggapi Dorongan Penggunaan Patwal oleh Pejabat Publik

Polri Gelar Rapim di The Tribrata Dharmawangsa, Hadirkan Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni, Dorong Percepatan Program Tiga Juta Rumah, Tindaklanjuti Pembebasan BPHTB dan PBG

Jum’at dan Sabtu Berkah Sat Resnarkoba Polres Batu Bara, Berikan Sembako dan Pesan Kamtibmas kepada Panti Asuhan Athohiriah Bersaudara

SMPN 39 Surabaya Terapkan Program Tidur Siang, Siswa Jadi Lebih Fokus Belajar

Aksi Heroik Polisi: Aipda Wirawan dan Bripka Abdul Syahid Jadi Teladan Kemanusiaan di Tengah Masyarakat