BREAKING NEWS
Rabu, 12 Februari 2025

Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung, Tanggapi Dorongan Penggunaan Patwal oleh Pejabat Publik

BITVonline.com - Minggu, 02 Februari 2025 12:03 WIB
37 view
Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung, Tanggapi Dorongan Penggunaan Patwal oleh Pejabat Publik
Ilustrik motor Patwal.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
bitvonline.com-Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menanggapi dorongan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang meminta agar pejabat selain Presiden dan Wakil Presiden tidak menggunakan pengawalan kendaraan atau patwal. Pramono menyatakan bahwa dirinya jarang menggunakan patwal, kecuali untuk kegiatan resmi.

"Saya ini mendapatkan pengawalan sudah lama banget. Dan saya termasuk yang jarang secara terus-menerus menggunakan patwal kalau tidak kegiatan resmi," ujar Pramono di Museum Indonesia, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2025).

Baca Juga:

Pramono Anung menambahkan bahwa meskipun terkadang tidak mudah untuk menghindari penggunaan patwal, hal tersebut lebih sering hanya terjadi pada acara-acara resmi. Ia juga bercerita tentang pengalamannya ketika menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama dua periode, yang sering bepergian tanpa pengawalan patwal.

Baca Juga:

"Kalau kamu perhatikan, saya pulang dulu sebagai menteri dua periode, patwal saya itu bisa sama saya di Semanggi. Habis itu saya menikmati aja sama sopir saya," tambah Pramono.

Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, mengkritik penggunaan patwal yang semakin meluas di kalangan pejabat publik. Ia menilai penggunaan patwal oleh banyak pejabat sudah jauh dari esensi fungsinya, yang seharusnya untuk pengamanan.

"Esensi dari pengawalan adalah memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal maupun pengguna jalan lain," ungkap Tory.

MTI mendorong agar penggunaan patwal dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden, terutama mengingat kondisi lalu lintas Jakarta yang sudah sangat padat. Jika semua pejabat publik mendapat patwal, hal tersebut diperkirakan akan semakin memperburuk kemacetan di ibu kota.

"Tidak harus semua pejabat publik mendapat patwal. Sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden," tambah Tory.

(kmprn/n14)

Editor
: BITVonline.com
Tags
beritaTerkait
Bus TransJakarta Mogok di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Lalu Lintas Tersendat
Gus Ipul Setuju Pejabat Gunakan Transportasi Umum, Tanggapi Usulan MTI
Pramono Anung: ASN Jakarta yang Berpoligami Akan Dipecat Tanpa Kompromi
Pramono Anung Tegaskan ASN Jakarta Dilarang Poligami di Era Kepemimpinannya
Pramono Anung Gelar Syukuran Kemenangan Pilkada 2024, Fokus Wujudkan Janji Sosial untuk Jakarta
Polri Gelar Rapim di The Tribrata Dharmawangsa, Hadirkan Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
komentar
beritaTerbaru