
Pastikan Ketersediaan BBM, LPG dan Beras Bupati Batu Bara Kunjungi SPBU, SPBE dan Kilang Padi
BATU BARA Guna memastikan kualitas dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta beras bagi masyarakat di
Nasional
BITVONLINE.COM– Pada Agustus 1999, Vladimir Putin diangkat sebagai Perdana Menteri Federasi Rusia. Beberapa bulan kemudian, tepatnya menjelang tahun 2000, Putin menggantikan presiden Rusia yang sedang sakit, Boris Yeltsin. Saat itu, banyak pihak di Eropa dan Amerika Serikat yang memandang Putin sebagai sosok yang mampu memulihkan ketertiban di Rusia setelah ketegangan yang terjadi selama dekade 1990-an.
Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush, setelah bertemu Putin pada Juni 2001, menggambarkan Putin sebagai seorang yang lugas dan dapat dipercaya. “Saya bisa memahami jiwanya: seorang pria yang sangat berkomitmen terhadap negaranya dan demi kepentingan terbaik negaranya,” ujar Bush. Putin pun mengungkapkan niat Rusia untuk menjalin kemitraan keamanan dengan Uni Eropa dan bahkan membuka kemungkinan untuk bergabung dengan NATO, sebuah gagasan yang sempat menarik perhatian negara-negara Barat.Pada 2004, Kanselir Jerman Gerhard Schröder menyebut Putin sebagai “demokrat sejati,” meskipun di dalam negeri Putin dikenal menekan oposisi dan media. Namun, pada tahun 2006, sikap Putin mulai berubah. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa belum mengakui Rusia sebagai kekuatan besar, sambil mengkritik perluasan NATO yang mencakup negara-negara Eropa Tengah dan Timur.
Kebijakan luar negeri Rusia semakin tegang pada 2008, ketika Rusia mengintervensi Georgia dan menguasai wilayah Ossetia Selatan serta Abkhazia. Keputusan tersebut semakin mempersulit hubungan Rusia dengan Barat. Pada 2014, setelah Revolusi Maidan di Ukraina, Putin melakukan aneksasi atas Semenanjung Krimea dan menduduki sebagian wilayah timur Ukraina dengan dukungan kelompok separatis pro-Kremlin.
Baca Juga:
Konflik Ukraina semakin intensif pada tahun 2022, saat Rusia melakukan invasi besar-besaran. Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi keras terhadap Rusia, dengan Presiden AS Joe Biden menyebut Putin sebagai “penjahat perang” dan “diktator pembunuh.” NATO kini menilai Rusia di bawah Putin sebagai ancaman utama terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Euro-Atlantik. Uni Eropa pun mempercepat upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada energi dari Rusia.Setelah 25 tahun memimpin, Putin kini dianggap sebagai penguasa otokratis yang berusaha memperluas pengaruh Rusia dengan cara yang agresif. NATO kini bersiap menghadapi tantangan baru di tengah ancaman perang yang terus meningkat.
(CHRISTIE)
Baca Juga:
BATU BARA Guna memastikan kualitas dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta beras bagi masyarakat di
NasionalBANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) di Bandung
Hukum dan KriminalSUMUT Satgas Pangan Subdit Industri Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Pemprov Sumut melakukan inspeksi mendadak (sidak)
EkonomiBITVONLINE.COM Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan. Tujuan utam
AgamaJAKARTA Rekan Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang pendampingan kepada masyarakat untuk memastikan masyarakat dapat mengakse
SosokMEDAN Haposan Situngkir, kakak kandung dari Rusman Maralen Situngkir, menaruh kecurigaan atas kematian adiknya yang sebelumnya disebutkan s
Hukum dan KriminalMEDAN Penjabat (Pj) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Yulia Effendy Pohan mengajak para kader DWP Sumut
AgamaMEDAN Haposan Situngkir, kakak kandung dari Rusman Maralen Situngkir, menaruh kecurigaan atas kematian adiknya yang sebelumnya disebutkan s
Hukum dan KriminalMEDAN Rumah Sakit (RS) Jiwa Prof dr Muhammad Ildrem saat ini memiliki fasilitas yang lengkap bagi korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat
KesehatanJAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyiapkan 17 pengacara untuk membela Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto K
Politik