JAKARTA – Karaoke keluarga Happy Puppy mengambil langkah tegas dengan mengajukan gugatan terhadap kenaikan pajak hiburan yang diusulkan menjadi 40-75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak Happy Puppy mendapati bahwa rencana kenaikan pajak tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga menyalahi UUD 1945 dan konstitusi.
Dalam gugatan tersebut, Happy Puppy menyoroti Pasal 58 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menetapkan tarif Pajak Barang dan Hiburan Tertentu (PBJT) bagi layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40-75 persen. Mereka meminta agar pasal tersebut diubah untuk mengkecualikan karaoke keluarga dari tarif tersebut.
Baca Juga:
Dalam permohonannya, Happy Puppy menjelaskan bahwa pengklasifikasian karaoke keluarga dengan kelab malam/bar dianggap tidaklah tepat. Mereka menegaskan bahwa karaoke keluarga merupakan bentuk hiburan yang berbeda, dan oleh karena itu, seharusnya tidak dikecualikan dalam kenaikan pajak yang sama dengan jenis hiburan lainnya.
Baca Juga:
Perusahaan tersebut juga mengungkapkan sejarah panjang karaoke, dimulai dari acara Sing-Along with Mitch di Amerika Serikat pada 1961 hingga kemudian berkembang menjadi bisnis global pada 1970-an di Jepang. Happy Puppy menegaskan bahwa sebagai karaoke keluarga, mereka telah menawarkan hiburan tanpa hostess, minuman keras, obat-obatan terlarang, dan musik house sejak didirikan pada tahun 1992.
Dengan demikian, Happy Puppy berpendapat bahwa UU 1 Tahun 2022 tidak sejalan dengan semangat UUD 1945 dan dapat dianggap diskriminatif. Gugatan ini sudah didaftarkan di MK dan saat ini sedang dalam proses oleh kepaniteraan.
Dengan langkah ini, Happy Puppy berharap agar keputusan MK dapat memperhatikan keberlangsungan bisnis dan memberikan keadilan terhadap industri hiburan yang mereka wakili.
(A/08)
MEDAN Sebuah pangkalan gas subsidi ukuran 3 kilogram yang berada di Jalan Pertahanan, Kecamatan Patumbak, menjadi sasaran pencurian. Para p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan arahan resmi mengenai efisiensi anggaran dalam rangka meningkatkan peng
Nasional
ACEH Empat orang warga Aceh berinisial I, F, E, dan M ditangkap oleh polisi karena diduga hendak mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 1
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, telah menonaktifkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas
Pemerintahan
MAKASSAR Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam beberapa hari terakhir mengakibatka
Peristiwa
BITVONLINE.COM Mengonsumsi sayuran sebagai bagian dari pola makan sehat dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mendukung penurunan gul
Serba Serbi Kehidupan
JAKARTA Kericuhan terjadi dalam aksi unjuk rasa sopir truk di Jalan Yos Sudarsi, dekat Tower Pelindo, Jakarta Utara, pada Selasa (11/2/2025
Nasional
JAKARTA Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Ibrahim Palino, bersama Wakil Ketua PN Jakut, melaporkan pengacara Razman Nasution ke B
Hukum dan Kriminal
SULTENG Sebuah kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan The Park Kendari yang terletak di Jalan Brigjen Majid Yoenoes, Kelurahan Bende, Kota
Peristiwa
JAKARTA Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, melantik enam tokoh nasional dan artis menjadi Staf Khususnya di Kantor Kementerian Pertah
Berita