Putusan ini dibacakan pada sidang yang digelar pada Selasa (4/2/2025) sore. Setelah melakukan rapat permusyawaratan, sembilan hakim MK memutuskan untuk menghentikan 9 perkara sengketa pilkada di Sumut, yang mencakup beberapa kabupaten dan kota.
Baca Juga:
Adapun sembilan gugatan yang ditolak tersebut adalah:
Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 – Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024
Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024
Nomor 91/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024
Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024
Nomor 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2024
Nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 – Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024
Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 – Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024
Nomor 288/PHPU.BUP-XXIII/2025 – Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024
Nomor 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025 – Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024
Dengan putusan ini, terdapat tujuh gugatan pilkada di Sumut yang masih akan diputuskan oleh MK. Tiga di antaranya, yakni Pilkada Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, dan Toba, akan diputuskan pada hari ini, Selasa (4/2/2025). Sementara empat gugatan lainnya, yaitu Pilkada Mandailing Natal, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Nias Selatan, diputuskan pada sidang lanjutan Rabu (5/2/2025).
Baca Juga:
Mahkamah Konstitusi juga menolak gugatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi-Foluaha Bidaya (Idefol), yang mengkritisi penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia. MK menyebut bahwa permohonan mereka tidak dapat diterima karena diajukan melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang terkait pemilihan kepala daerah.
Ketua MK, Suhartoyo, menyampaikan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan hal ini menjadi dasar penolakan gugatan tersebut. Selain itu, MK juga menegaskan bahwa beberapa eksepsi yang diajukan oleh termohon, KPU Pematangsiantar, dan pihak terkait sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencana pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang direncanakan akan berlangsung pada 20 Februari 2025. Pelantikan ini akan digelar secara bertahap di Jakarta. Tito menegaskan bahwa ibu kota negara yang dimaksud adalah Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pelantikan ini akan dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan seluruh sengketa pilkada. Terdapat 297 kepala daerah terpilih di Sumut yang tidak berperkara di MK dan akan dilantik sesuai dengan rencana.
(TN/CHRISTIE)
SURABAYA Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil menangkap dua buronan kasus kredit fiktif yang melibatkan Yoni Hari Basuki dan Isni Da
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah membentu
Sains dan Teknologi
JAKARTA Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memberikan apresiasi atas pelaksanaan acara Sarasehan Ulama bertema Asta C
Komunitas
KISARAN Satreskrim Polres Asahan berhasil mengungkap kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga (PRT), Sulastri (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sebuah kecelakaan tunggal melibatkan pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Grand Depok City (GDC), Depok, Jawa Barat, pada Se
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan konsultasi publik dan penjajakan mi
Pemerintahan
JAKARTA Artis Ratna Sarumpaet menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan cucunya, Husin Kamal, yang mengadukan dugaan pengge
Hukum dan Kriminal
Jakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
Pemerintahan
BOGOR Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dua orang berinisial FY alias D dan H yang merupakan daftar pencarian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memberlakukan pembatasan usia untuk mengakses media sosial (medsos)
Pemerintahan