TEL AVIV – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan tegas menolak wacana pengakuan internasional terhadap negara Palestina, menggambarkan inisiatif semacam itu sebagai “memberikan imbalan yang sangat besar bagi terorisme”. Pernyataan penolakan tersebut, yang disampaikan melalui media sosial X pada Kamis (15/2) malam waktu setempat, menjadi bagian dari reaksi keras terhadap laporan terbaru dari The Washington Post.
Laporan tersebut mengulas rencana pengakuan internasional untuk negara Palestina, yang sedang dipertimbangkan dalam sebuah inisiatif komprehensif untuk mencapai perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina. Menurut laporan itu yang mengutip sumber sejumlah diplomat AS dan Arab, Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, sedang bekerja sama dengan beberapa negara Arab dalam upaya ini.
Reaksi Netanyahu, yang didukung oleh beberapa menteri kontroversial Israel seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, menyoroti ketegangan yang melingkupi upaya perdamaian di Timur Tengah. Mereka menekankan bahwa inisiatif seperti itu bisa membahayakan keamanan Israel dan memberi “imbalan yang sangat besar bagi terorisme”.
Sementara itu, laporan The Washington Post juga mengungkapkan bahwa rencana tersebut mencakup batasan waktu yang pasti untuk pembentukan negara Palestina, menambah dimensi baru dalam upaya memperoleh solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik yang telah berlangsung lama tersebut.
Reaksi keras Netanyahu dan rekan-rekannya mencerminkan kompleksitas politik dan geopolitik di kawasan tersebut, di mana isu-isu seperti kedaulatan, keamanan, dan identitas memainkan peran penting dalam setiap langkah menuju perdamaian yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, upaya-upaya diplomasi dan negosiasi terus berlangsung, sementara situasi di lapangan terus dipantau dengan cermat oleh komunitas internasional.