Sebelumnya, pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan pada 6 Februari 2025, namun setelah adanya putusan dismissal dari MK terkait sengketa Pilkada, waktu pelantikan harus ditunda. Berdasarkan aturan, DPRD memiliki waktu maksimal 12 hari untuk menetapkan kepala daerah terpilih setelah keputusan MK.
"12 hari setelah tanggal 5 Februari, yang merupakan hari terakhir pembacaan putusan dismissal, maka paling cepat tanggal 17 Februari. Dari sana kita perkirakan tanggal 18, 19, atau 20 Februari untuk pelantikan," jelas Tito saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (3/2/2025).
Baca Juga:
Baca Juga:
JAKARTA Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnez Mo dan Ari Bias kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk reka
Entertainment
JAKARTA Program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship 2025 resmi dibatalkan. Meski pendaftaran telah dib
Pendidikan
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya para ulama masa kini untuk tidak hanya menguasai ilmuilmu sumber Is
Nasional
Labuhanbatu Pernyataan Endar Muda Siregar, terdakwa kasus narkotika yang mengaku menyetor uang Rp 160 juta setiap bulan kepada oknum pol
Hukum dan Kriminal
MEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan dismissal untuk sembilan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sum
Nasional
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (T
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) dan Undangundang (UU) d
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di rumah politikus Partai NasDem, Ahmad Ali, pada Selasa (4/2/2025
Politik
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, di dampingi oleh Kasi Binadik Benny Wijaya Tarigan melaksanakan silaturahmi ke Kejaksaan Ne
Nasional
MEDAN Tim SAR gabungan dari TNI dan Polri terus melakukan pencarian terhadap wartawan Metro TV, Sahril Helmi, yang hilang setelah terlibat
Peristiwa