JAKARTA – Tauhid Ahmad, seorang Ekonom Senior di Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), mengidentifikasi bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) secara masif dan mendadak merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kelangkaan beras di Indonesia. Menurutnya, percepatan penyaluran bansos oleh pemerintah menjelang Pemilu telah mengakibatkan peningkatan tiba-tiba dalam permintaan beras, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap pasokan beras di pasar domestik.
Tauhid memaparkan bahwa pemerintah sebenarnya telah merencanakan untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 hingga 2 juta ton. Namun, pasokan beras yang seharusnya didistribusikan ke pasar mengalami kekurangan karena adanya keputusan politik untuk mengalihkan sebagian pasokan tersebut ke program bansos.
“Momentum terjadinya kelangkaan beras ini disebabkan oleh peningkatan permintaan yang terjadi secara bersamaan, namun pasokan tidak mampu mengimbangi peningkatan tersebut karena keputusan politik terkait penyaluran bansos,” ungkap Tauhid.
Baca Juga:
Menurutnya, biasanya pemerintah telah merencanakan kebutuhan impor beras dan strategi distribusi pada bulan Maret. Namun, kebutuhan mendadak yang terjadi pada bulan Januari dan Februari tidak terduga sehingga memunculkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan beras.
Komentar Tauhid ini menyoroti kompleksitas dinamika antara kebijakan sosial dan kebutuhan pangan masyarakat, serta dampak politik terhadap ketersediaan pangan di Indonesia. Kelangkaan beras menjadi isu krusial karena beras merupakan komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan kebijakan pangan dan distribusi bantuan sosial dalam mengatasi tantangan ketersediaan pangan di negara ini.
Baca Juga:
(FZ/011)
BITVONLINE.COM Pelecehan seksual merupakan tindakan yang meninggalkan dampak mendalam, baik secara fisik maupun psikologis. Namun, banyak k
Nasional
BOGOR Sebuah mobil tertemper kereta rel listrik (KRL) di perlintasan rel kereta api kawasan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, pada Sab
Peristiwa
BATU BARA Dalam rangka menjalin tali silaturahmi Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menghadiri halal bihalal sekaligus
Pemerintahan
DEPOK Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menertibkan sekitar 1.600 kepala keluarga (KK) yang tinggal secara ilegal di kawasan Jalan Dahlan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keprihatinannya terhadap kemacetan parah yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Pr
Nasional
BUTON UTARA Aipda AD, seorang anggota kepolisian yang bertugas di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, resmi diberhentikan secara tida
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Komitmen memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata, Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengambil langkah strategis
Pemerintahan
MALANG Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang dokter di Persada Hospital Malang, berinisial AY, terus berkembang. Setelah lap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Keluarga Herlambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia/Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 19
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Polemik dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mencuat ke publik. Melalui kuasa hukumnya,
Hukum dan Kriminal