JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang merupakan salah satu isu yang penting dalam upaya pemulihan aset negara. Hingga saat ini, pengembalian aset negara dari kasus BLBI baru mencapai Rp34 triliun, dari total perkiraan sebesar Rp111 triliun. Dalam upaya menangani masalah ini, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa skema penyelesaian sudah dibuat dan akan segera dia koordinasikan. Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah eksekusi tanah milik obligator yang terkait dengan kasus BLBI.
Sebagai mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Hadi Tjahjanto berjanji akan berkoordinasi secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk turun langsung ke lapangan. Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), dalam upaya pemulihan hak negara terkait BLBI. Satgas BLBI bertugas untuk mengeksekusi utang sejumlah Rp110,45 triliun dari 48 obligor dan debitur dana BLBI.
Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam proses pemulihan aset, seperti daftar aset yang tercecer saat pemberlakuan BLBI. Dengan adanya komitmen dari Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, diharapkan upaya penyelesaian kasus BLBI dapat dipercepat dan keseluruhan aset negara yang terkait dengan kasus tersebut dapat dikembalikan sepenuhnya. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga:
(FZ/011)
Baca Juga:
JAKARTA Program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship 2025 resmi dibatalkan. Meski pendaftaran telah dib
Pendidikan
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya para ulama masa kini untuk tidak hanya menguasai ilmuilmu sumber Is
Nasional
Labuhanbatu Pernyataan Endar Muda Siregar, terdakwa kasus narkotika yang mengaku menyetor uang Rp 160 juta setiap bulan kepada oknum pol
Hukum dan Kriminal
MEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan dismissal untuk sembilan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sum
Nasional
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (T
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) dan Undangundang (UU) d
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di rumah politikus Partai NasDem, Ahmad Ali, pada Selasa (4/2/2025
Politik
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, di dampingi oleh Kasi Binadik Benny Wijaya Tarigan melaksanakan silaturahmi ke Kejaksaan Ne
Nasional
MEDAN Tim SAR gabungan dari TNI dan Polri terus melakukan pencarian terhadap wartawan Metro TV, Sahril Helmi, yang hilang setelah terlibat
Peristiwa
MAKASSAR Seorang oknum polisi Polres Sinjai berinisial Aipda AR meninggal dunia usai ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi
Investigasi