NEW DELHI – Pemerintah India mengumumkan rencana untuk memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan kontroversial yang telah menuai kritik tajam karena dianggap memiliki kecenderungan diskriminatif terhadap Muslim Selasa, 12 Maret 2024. Citizenship Amendment Act (CAA) yang diusulkan akan memberikan hak kewarganegaraan India kepada kelompok agama minoritas non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.
Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menegaskan bahwa UU tersebut bertujuan untuk membantu mereka yang menghadapi penganiayaan di negara asal mereka. Meskipun disahkan pada tahun 2019, CAA telah memicu protes massal di seluruh India yang menyebabkan kerusuhan yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap.
Peraturan penerapannya sebelumnya tertunda setelah terjadinya kerusuhan, tetapi sekarang Menteri Amit Shah mengklaim bahwa aturan penerapan telah dibuat dan akan segera diberlakukan. Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan pemenuhan komitmen Perdana Menteri Narendra Modi kepada kelompok agama minoritas seperti Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi, dan Kristen.
Baca Juga:
Namun, pengumuman ini memunculkan reaksi beragam dari berbagai pihak. Beberapa menganggapnya sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada minoritas agama non-Muslim yang mengalami penganiayaan di negara-negara tetangga, sementara yang lain mengkritiknya sebagai tindakan yang diskriminatif terhadap Muslim dan melanggar prinsip kesetaraan dalam hukum.
Para pejabat India menegaskan bahwa banyak kesalahpahaman tentang UU tersebut, dan bahwa penerapannya tertunda karena pandemi COVID-19. Namun, keputusan untuk menerapkan CAA menjadi sorotan terutama karena mendekati pemilihan umum.
Baca Juga:
Partai Bharatiya Janata (BJP), yang berkuasa, menjadikan penerapan CAA sebagai salah satu janji utama dalam kampanye politiknya. UU ini mengubah UU Kewarganegaraan India yang sudah berusia 64 tahun, dan berpotensi memengaruhi status kewarganegaraan dari migran ilegal di India.
Meskipun demikian, protes terhadap CAA terus bergema di berbagai negara bagian India. Persatuan Mahasiswa Seluruh Assam (AASU) di negara bagian Assam, serta Partai Komunis India (Marxis) di Kerala, menyerukan aksi protes sebagai bentuk penolakan atas penerapan UU kontroversial tersebut.
Dalam dinamika politik yang terus berubah, langkah-langkah pemerintah India dalam menerapkan CAA diharapkan untuk menjadi fokus perhatian baik di dalam negeri maupun internasional, sambil mencari keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan politik dalam negeri.
(K/09)
MEDAN Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan Tahun 1446H/2025M, H. Ahmad Qosbi, S.Ag., MM, memimpin apel pagi pe
Agama
MEDAN PT Pupuk Indonesia Penjualan Regional I A wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan peringatan tegas kepada para distrib
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Program nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat tengah menjadi sorotan. Dengan duk
Ekonomi
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Labuhan Ruku Soetopo Berutu bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Asahan Fac
Nasional
MEDAN Perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day Fair 2025 di Provinsi Sumatera Utara berlangsung meriah. Acara yang digelar di Gedu
Ekonomi
KUTAI KARTANEGARA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, melakukan kunjungan kerja ke Lapan
Ekonomi
MEDAN Rekaman suara percakapan yang diduga melibatkan staf pribadi anggota DPRD Medan berinisial AS, mendadak viral dan menuai sorotan publ
Hukum dan Kriminal
OlehAgung BaskoroKEHADIRAN Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas bukan sekadar gestur seremonial.
Opini
JEMBER Suasana semangat dan kebersamaan memenuhi aula utama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember saat digelarnya acara puncak Pe
Nasional
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional, pemerintah menyerahkan 100 rumah subsidi kepada para buruh sebagai bagian dari
Ekonomi