JAKARTA -Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang tengah digodok saat ini memunculkan dilema terkait netralitas ASN dan otonomi daerah. Di satu sisi, revisi ini bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dari politik praktis, namun di sisi lain, wacana pengalihan kewenangan penetapan pejabat eselon II dari daerah ke pemerintah pusat justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan semangat desentralisasi yang menjadi landasan otonomi daerah.
Gagasan untuk mengalihkan kewenangan tersebut menuai kritik tajam. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin semangat desentralisasi yang menjadi dasar otonomi daerah dapat dipertahankan jika kewenangan strategis daerah tergerus? Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ini justru terlihat seperti pergeseran masalah, yang berpotensi melemahkan otonomi daerah itu sendiri.
Baca Juga:
Otonomi daerah bukanlah sekadar slogan, tetapi merupakan ruh dari desentralisasi yang memungkinkan kepala daerah menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, jika kewenangan dalam penetapan pejabat eselon II diserahkan kepada pemerintah pusat, daerah tidak lagi memiliki kebebasan dalam memilih pejabat yang sesuai dengan tantangan lokal mereka.
Baca Juga:
Hal ini berisiko mengganggu efektivitas pelaksanaan program-program daerah. Pejabat yang ditunjuk oleh pusat mungkin memiliki agenda yang berbeda atau bahkan kurang memahami kebutuhan masyarakat lokal. Akibatnya, daerah bisa berubah menjadi perpanjangan tangan pusat tanpa adanya daya inovasi dan respons terhadap kebutuhan warga.
Pergeseran kewenangan ini juga berisiko mengurangi akuntabilitas lokal. Kepala daerah yang terpilih langsung oleh rakyat kehilangan kontrol atas tim strategis mereka, dan rakyat pun kehilangan saluran untuk meminta pertanggungjawaban atas kegagalan program pembangunan lokal. Friksi antara pusat dan daerah bisa semakin parah jika pejabat yang ditunjuk pusat tidak memenuhi harapan masyarakat setempat.
Koordinasi yang lebih panjang antara pusat dan daerah dalam proses penetapan pejabat juga dapat memperlambat pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan daerah. Ini menjadi dilema nyata yang dihadirkan oleh wacana revisi UU ASN ini.
(N/014)
PALANGKA RAYA Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengungkapkan apresiasinya terhadap programprogram unggulan yang tel
Politik
SUKABUMI Seorang pria bernama Suherlan alias Samson ditemukan meninggal dunia di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabup
Berita
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengintensifkan upaya pencegahan peredaran narkoba di kawasan Kampung Ambon, Jakarta Barat, dengan pendekat
Hukum dan Kriminal
TEL AVIV Ledakan bus yang mengguncang kota Tel Aviv pada Jumat malam (20/02/2025) mengundang perhatian luas, namun sejumlah media mengung
Peristiwa
ASAHAN Kepolisian Resor (Polres) Asahan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dengan mengungkap tiga kas
Hukum dan Kriminal
LABUHANBATU Satgas 3 Preventif Polres Labuhanbatu terus melaksanakan penertiban dalam rangka Operasi Keselamatan Toba 2025. Pada Sabtu (22
Peristiwa
MEDAN Dalam rangka mempererat sinergitas antara TNI dan Polri serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, Satuan Brimob Polda S
TNI & POLRI
JAKARTA Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Km 29 Tol Jagorawi arah Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (22/2/2025) sekitar pukul 17.20 W
Peristiwa
PROBOLINGGO Sebuah batu berukuran besar jatuh menutup jalur Pantura di depan PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Sabtu (2
Peristiwa
BATUBARA Dalam rangka upaya deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas
Nasional