JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah dengan anggaran Rp 71 triliun dalam APBN 2025 mendapat sorotan karena berdampak negatif pada pelaku usaha mikro di kantin-kantin sekolah. Penerapan MBG disebut mengurangi pendapatan mereka hingga 40%.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny, menyoroti perlunya regulasi yang lebih inklusif. “Negatifnya pasti akan berdampak kepada pelaku usaha mikro. Kalau memang berdampak ke kantin, pasti berdampak bagi sekolah yang sudah mendapatkan MBG,” ujarnya, Kamis (16/1/2025).
Hermawati menilai pemerintah perlu melibatkan pedagang kantin dalam program MBG. Saat ini, prosedur menjadi mitra MBG mensyaratkan luas dapur minimal 20×20 meter dan berbadan hukum seperti CV, PT, atau BUMDes, yang memberatkan usaha mikro.
Baca Juga:
“Apakah mereka mampu mensuplai 10.000 paket? Itu terkait dengan pembayarannya. Pemerintah akan membayar tepat waktu setiap hari? Rasanya agak berat,” tambahnya. Wati, pedagang kantin di SMPN 138 Jakarta, mengaku pendapatannya anjlok dari Rp 700 ribu menjadi Rp 400 ribu sejak MBG berjalan. “Berkurang banget sih. Setelah ada MBG, penghasilan turun drastis,” ungkapnya.
Hal serupa diutarakan Sulis, pedagang kantin lain, yang berharap pemerintah melibatkan usaha kecil. “Kenapa harus vendor besar? Kami siap menyajikan menu bergizi untuk anak-anak,” katanya. Naya, pedagang di SDN Pulogebang 06, mengatakan jumlah konsumennya turun 40%. “Dulu bisa bikin 30 paket nasi goreng, sekarang hanya laku empat,” ujarnya.
Baca Juga:
Para pedagang mendesak pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan mereka ikut berperan dalam MBG demi pemerataan ekonomi dan keberlangsungan usaha mikro.
(christie)
JAWA TIMUR Sebanyak 15 polisi dan lima warga sipil telah diperiksa terkait dengan penemuan dua kerangka manusia dalam mobil yang terparkir
Hukum dan Kriminal
NUSA TENGGARA TIMUR Banjir bandang melanda Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Jumat (14/03/2025) malam, menyeb
Peristiwa
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan kasus korupsi terkait penataan Situs Benteng Putri Hijau yang berl
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar kegiatan bertajuk Diskusi dan Pemetaan Stakehol
Pemerintahan
SUMUT Musim mudik Lebaran 2025 sudah di depan mata, dan bagi para pemudik yang melintas di tol Trans Sumatera, PT Hutama Karya telah menyia
Nasional
BEKASI Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan kegeramannya setelah insiden kelalaian petugas kesehatan yang memberikan obat kedaluwa
Kesehatan
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang meng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA UTARA Seorang pria lansia, Arifin Yahya (67), ditemukan tewas di atas sepeda motornya yang terperosok ke dalam air di belakang Tran
Peristiwa
BITVONLINE.COM Kurma sering kali menjadi pilihan utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, kur
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Maqdir Ismail memberikan saran terkait dengan revisi RUU Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut M
Hukum dan Kriminal
