
Aksi Kejar-kejaran dan Baku Tembak, Bandar Sabu di Asahan Lolos dari Tangkapan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di perairan Laut Bekasi, tepatnya di Desa Hurip Jaya, Babelan, Bekasi. Luas total HGB tersebut mencapai 509,795 hektare yang terbagi dalam 346 bidang. Dua perusahaan besar tercatat sebagai pemilik HGB di lokasi tersebut.
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN, Nusron menyebutkan perusahaan pertama yang memiliki SHGB atas nama PT CL, yang telah mendapatkan sertifikat pada tahun 2012, 2015, 2016, 2017, dan 2018, dengan total 78 bidang seluas 90 hektare. Sedangkan perusahaan kedua, yaitu PT MAN, memiliki 268 bidang dengan luas 419,635 hektare.
Baca Juga:
“Memang sebagian besar HGB ini berada di luar garis pantai. Masalahnya, kami tidak bisa serta-merta membatalkan status HGB tersebut,” ujar Nusron. Menurutnya, pembatalan HGB oleh Kementerian ATR/BPN tidak bisa dilakukan dengan mudah karena aturan yang berlaku membatasi kewenangan kementerian.
Baca Juga:
Nusron menjelaskan bahwa dalam aturan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 2021, Kementerian ATR/BPN hanya dapat membatalkan HGB yang berusia di bawah 5 tahun. Namun, karena usia HGB kedua perusahaan tersebut sudah lebih dari 5 tahun, kementerian tidak bisa serta-merta membatalkan keputusan tersebut.
Untuk itu, Nusron mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengajukan pertanyaan kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai apakah Kementerian ATR/BPN bisa meminta ketetapan pengadilan untuk membatalkan SHGB tersebut. Jika langkah ini tidak memungkinkan, maka Kementerian ATR/BPN harus membuktikan bahwa seluruh SHGB di luar garis pantai sebelumnya adalah tanah yang sah, namun hal ini masih sulit dibuktikan saat ini. (KMPRN)
(N/014)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiJAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
NasionalMAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
NasionalSURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
NasionalBITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
NasionalBITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
NasionalJAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional