TANGGERANG -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah mencopot enam pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai akibat dari kasus pagar laut misterius yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang. Keputusan ini diambil setelah adanya audit investigatif di internal kementerian.
Nusron menjelaskan bahwa enam pejabat tersebut diberhentikan dengan sanksi berat setelah terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, dua pegawai lainnya juga mendapatkan sanksi berat terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut tersebut.
“Kami memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatan kepada mereka yang terlibat. Sanksi juga diberikan kepada dua pegawai lainnya,” kata Nusron dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).
Baca Juga:
Delapan pejabat yang terkena sanksi terdiri dari JS (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang saat penerbitan sertifikat), SH (mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran), ET (mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), WS, YS, NS, LM, dan KA yang memiliki jabatan di berbagai bidang di Kantah Tangerang.
Selain itu, Nusron juga mengungkapkan pencabutan lisensi terhadap Kantor Jasa Survei Berlisensi (KJSB) yang terlibat dalam pengukuran dan survei pagar laut tersebut. KJSB ini merupakan perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Tangerang dalam pengurusan sertifikat.
Baca Juga:
Pagar laut misterius ini diketahui memiliki 263 bidang tanah dengan sertifikat HGB, di mana 234 bidang terdaftar atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, serta 9 bidang atas nama individu dan 17 bidang lainnya tercatat sebagai SHM. Nusron menyebutkan bahwa penerbitan sertifikat ini bermasalah dan cacat prosedur.
“Proses penerbitan sertifikat di kawasan pagar laut ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan kami akan menindaklanjuti hal ini dengan tegas,” tandas Nusron.(cnn)
(N/014)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan konsultasi publik dan penjajakan mi
Pemerintahan
JAKARTA Artis Ratna Sarumpaet menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan cucunya, Husin Kamal, yang mengadukan dugaan pengge
Hukum dan Kriminal
Jakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
Pemerintahan
BOGOR Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dua orang berinisial FY alias D dan H yang merupakan daftar pencarian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memberlakukan pembatasan usia untuk mengakses media sosial (medsos)
Pemerintahan
MEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Walikota Medan Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani terhadap p
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicaranya, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan kesiapan untuk hadir dalam sid
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur kembali menarik perhatian publik. Dalam sidang yang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnez Mo dan Ari Bias kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk reka
Entertainment
JAKARTA Program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship 2025 resmi dibatalkan. Meski pendaftaran telah dib
Pendidikan