BATU BARA – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku mengikuti sosialisasi “Pengaduan Tanggap dan Terpadu Imigrasi dan Pemasyarakatan” (PANTAU IMIPAS) pada kamis(30/01/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh Kalapas Labuhan Ruku dan para pejabat serta staf. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menangani pengaduan masyarakat terkait layanan imigrasi dan pemasyarakatan. PANTAU IMIPAS adalah platform pengaduan terintegrasi yang memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan.
Kegiatan dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Yan Sultra Indrajaya. Dalam sambutannya, Irjen Yan Sultra menjelaskan bahwa program PANTAU IMIPAS merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga pengawasan dan evaluasi internal agar lebih optimal.
Baca Juga:
Irjen Yan Sultra juga memaparkan beberapa program unggulan Itjen Kemenimipas tahun 2025, seperti Kawal, Simwasti, Apip Siaga serta Pantau Imipas yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan ini. Irjen Yan Sultra juga menekankan pentingnya melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imipas.
“Lakukan evaluasi secara berjenjang, pengendalian internal, dan mitigasi risiko terkait perjanjian kinerja. Pastikan pelayanan internal
Baca Juga:
Usai pembukaan dari Inspektur Jenderal, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian mekanisme pengaduan melalui PANTAU IMIPAS oleh sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenimipas Ika Yusanti. Ia mengatakan bahwa PANTAU IMIPAS ini bertujuan sebagai ruang untuk pengaduan bagi pegawai jika terjadi pelanggaran di internal organisasi.
Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu menekankan komitmen lapas untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjadikan organisasi yang profesional dan terpercaya. “Setiap pengaduan adalah masukan berharga untuk perbaikan layanan kami ,” ujarnya.
Diharapkan, sosialisasi ini meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pelayanan di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku.(M_tk07)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan konsultasi publik dan penjajakan mi
Pemerintahan
JAKARTA Artis Ratna Sarumpaet menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan cucunya, Husin Kamal, yang mengadukan dugaan pengge
Hukum dan Kriminal
Jakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
Pemerintahan
BOGOR Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dua orang berinisial FY alias D dan H yang merupakan daftar pencarian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memberlakukan pembatasan usia untuk mengakses media sosial (medsos)
Pemerintahan
MEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Walikota Medan Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani terhadap p
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicaranya, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan kesiapan untuk hadir dalam sid
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur kembali menarik perhatian publik. Dalam sidang yang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnez Mo dan Ari Bias kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk reka
Entertainment
JAKARTA Program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship 2025 resmi dibatalkan. Meski pendaftaran telah dib
Pendidikan