JAKARTA -Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun hanya dalam waktu tiga bulan sejak kabinet dilantik. Angka tersebut berasal dari berbagai kasus korupsi yang berhasil diungkap dan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum melalui Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola.
Budi Gunawan menjelaskan, total dana yang berhasil diamankan meliputi Rp 5,37 triliun dalam bentuk mata uang rupiah, Rp 920 miliar dalam mata uang asing, dan emas logam senilai Rp 84 miliar. “Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam menindak tegas para pelaku korupsi, tetapi juga memastikan bahwa aset negara yang telah diselewengkan dapat kembali untuk kepentingan masyarakat,” kata Budi dalam siaran pers, Kamis (30/1/2025).
Jumlah tersebut belum termasuk hasil sitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Pemulihan aset ini menjadi bukti seriusnya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan mengembalikan hak negara yang telah disalahgunakan.
Baca Juga:
Selain itu, Budi menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga berfokus pada perbaikan tata kelola dan sistem pengawasan. Ia menyebutkan bahwa telah dilakukan 2.164 kegiatan pendampingan hukum yang melibatkan kementerian, BUMN, dan BUMD. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan kebijakan dan keputusan bisnis sesuai dengan hukum, serta untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Presiden Prabowo, menurut Budi, juga berulang kali menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola yang baik, selain melalui pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Baca Juga:
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, memperbaiki regulasi yang masih lemah, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dimiliki negara digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.(kmps)
(N/014)
JAKARTA Artis Ratna Sarumpaet menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan cucunya, Husin Kamal, yang mengadukan dugaan pengge
Hukum dan Kriminal
Jakarta Komisi XII DPR mengaku tidak diberi informasi terkait kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yan
Pemerintahan
BOGOR Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo mengungkapkan bahwa dua orang berinisial FY alias D dan H yang merupakan daftar pencarian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan memberlakukan pembatasan usia untuk mengakses media sosial (medsos)
Pemerintahan
MEDAN Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Walikota Medan Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani terhadap p
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicaranya, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan kesiapan untuk hadir dalam sid
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur kembali menarik perhatian publik. Dalam sidang yang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnez Mo dan Ari Bias kini tengah menjadi sorotan banyak pihak, termasuk reka
Entertainment
JAKARTA Program beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship 2025 resmi dibatalkan. Meski pendaftaran telah dib
Pendidikan
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya para ulama masa kini untuk tidak hanya menguasai ilmuilmu sumber Is
Nasional