JAKARTA – Keputusan yang mengguncang dunia politik telah diambil oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), mengekang peran hakim konstitusi ternama, Anwar Usman, dalam menyidangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam momen bersejarah ini, kepatuhan terhadap aturan hukum beradu dengan polemik etika yang menyelimuti kursi kekuasaan.
“Kalau pilpres memang sesuai putusan MKMK ya. Enggak boleh terlibat memang Anwar Usman di putusan MKMK dan MK taat patuh pada putusan itu,” ungkap Fajar Laksono, juru bicara MK, dalam pernyataannya di Gedung MK, yang berdiri megah di seberang barat Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/3/2024).
Anwar Usman, seorang hakim konstitusi yang dihormati namanya, harus menghindar dari proses PHPU pilpres, menyisakan kehadiran delapan hakim konstitusi dalam sidang yang diharapkan menjadi tonggak demokrasi bangsa. Dalam sebuah kisah yang dirancang secara pleno, kekosongan kursi Anwar Usman mewarnai proses pengambilan keputusan yang akan membentuk masa depan negara.
