“Keterangan mereka sangat penting untuk mengurai dan menjelaskan duduk perkara kebijakan Pemerintah khususnya kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang terkait langsung dengan pilpres,” ujar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat 4 April 2024.
Adapun tujuh pimpinan lembaga/kementerian lain yang diminta untuk dipanggil dalam sidang adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
Namun demikian, Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan apresiasi terhadap langkah MK yang akan menghadirkan empat menteri terkait bantuan sosial (bansos) yang diduga memengaruhi elektabilitas calon presiden tertentu, terutama calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keempat menteri tersebut akan dihadirkan dalam sidang pada Jumat, 5 April 2024.
