Kasus kebocoran data pribadi ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi, insiden serupa terus berulang, terutama di instansi-instansi pemerintah. Meski telah terjadi berulang kali, pemerintah tampaknya belum berhasil meningkatkan keamanan siber secara efektif, yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban dari kebocoran data yang meresahkan.
Sejak 2019, terdapat sejumlah insiden kebocoran data yang mencolok. Pada Agustus 2019, misalnya, grup Dream Market Official menjadi viral setelah terungkapnya transaksi jual-beli data pribadi, termasuk NIK dan kartu keluarga. Pada September 2020, kebocoran data 21 juta penumpang Malindo Air dan Thai Lion Air juga menjadi sorotan. Tak hanya itu, pada 2021, data 279 juta warga Indonesia dari BPJS Kesehatan juga dilaporkan bocor.
Tahun lalu, kasus kebocoran data semakin meningkat dengan insiden di mana hacker Bjorka mengklaim telah membocorkan 19,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan dan 17 juta data pelanggan PLN. Bahkan, pada tahun ini, terjadi kebocoran data 4,7 juta NIP dan NIK milik aparatur sipil negara.
Dengan semakin banyaknya insiden kebocoran data, banyak pihak mulai mempertanyakan keandalan sistem keamanan informasi pemerintah. Ancaman cyber tidak hanya mengganggu privasi individu, tetapi juga bisa berdampak negatif pada stabilitas sistem pemerintahan dan kepercayaan publik.
