JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui bahwa pemerintah mengalami keterlambatan dalam memperbaiki tata kelola pertambangan dan niaga timah di Indonesia. Pernyataan ini muncul menyusul beberapa kasus korupsi yang mengguncang sektor pertambangan timah, menyeret beberapa pihak terlibat.
Dalam acaradi Jakarta, Luhut menyampaikan bahwa masalah terbesar adalah keterlambatan pemerintah dalam memasukkan komoditas timah ke dalam platform bernama SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga). SIMBARA dirancang untuk memantau dan mengelola pergerakan komoditas dari hulu hingga hilir secara transparan.
“Pemerintah terlambat memasukkan timah ke dalam SIMBARA. Memang benar-benar banyak masalah waktu itu,” ungkap Luhut.
