Senada dengan PBNU, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengkritik larangan tersebut. HNW menyarankan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan koreksi terkait kebijakan ini, dengan menyatakan bahwa pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka adalah langkah yang tidak sejalan dengan semangat keberagaman Indonesia.
Kebijakan dari Istana
Menyusul kontroversi tersebut, Istana Kepresidenan memberikan klarifikasi bahwa Paskibraka putri diizinkan untuk mengenakan jilbab saat upacara HUT RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tekanan publik dan untuk memastikan bahwa perayaan kemerdekaan tetap inklusif dan menghormati hak beragama.
Tanggapan BPIP
Sebagai badan yang bertanggung jawab untuk pengaturan Paskibraka, BPIP menyatakan bahwa mereka memahami keberagaman dan hak beragama, dan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Meskipun demikian, BPIP tetap mendapat sorotan karena dinilai lambat dalam merespons kritik publik.
