Ia menilai bahwa perlu ada formula untuk mencegah praktik ini, salah satunya dengan memperkuat regulasi dan membentuk lembaga yang dapat menjadi penengah. “Misalnya, Kemenpan RB atau BKN bisa diberikan wewenang untuk memproteksi ASN agar tetap profesional dan tidak terpengaruh politik praktis,” tuturnya.
Tito menegaskan bahwa netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga demokrasi yang sehat. Ia berharap upaya bersama dapat dilakukan untuk memastikan ASN tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab profesional mereka, terlepas dari siapa yang menjadi pemimpin politik.
“Netralitas ASN harus dijaga. Kita perlu mencari jalan untuk membuat sistem yang lebih baik demi mencegah ketidakprofesionalan,” pungkas Tito.
(N/014)
