“Yang paling banyak adalah Dukcapil. Ini pinjaman dari World Bank, untuk penguatan menjadi platform utama jantungnya digitalisasi pemerintahan karena menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Tito.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi tersebut akan mengimplementasikan sistem single sign-on, di mana setiap warga negara memiliki satu nomor unik yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik. “Setelah itu masuk, di-encrypt, dan di-enrich menjadi single sign-on. Satu warga negara memiliki satu nomor unik untuk masuk ke semua layanan publik,” tambahnya.
Mendagri juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan untuk segera memperkuat infrastruktur teknologi informasi di Ditjen Dukcapil. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan kesiapan sistem yang dibangun agar dapat bertahan dari ancaman siber. “Kami mohon dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, karena kalau kita mau buru-buru launching, jantungnya ini tidak kuat sistemnya,” ungkap Tito.
