MEDAN- Sejumlah warga Sumatera Utara (Sumut) menggeruduk Polda Sumut pada Senin (18/11/2024) untuk menyampaikan keluh kesah mereka menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang. Aksi unjuk rasa ini dipimpin oleh seorang koordinator aksi, Ashari, yang menyuarakan tuntutan agar aparat kepolisian di Polda Sumut tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis saat proses Pilkada berlangsung.
Aksi tersebut dimulai dengan masyarakat yang datang menggunakan mobil berisi pengeras suara dan spanduk, serta membawa sejumlah alat peraga unjuk rasa. Mereka langsung menuju pintu masuk Polda Sumut, dengan tujuan menyampaikan pesan penting terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam orasinya, Ashari menyampaikan, mereka menuntut agar Kapolda Sumut, Wakapolda, dan jajaran polisi lainnya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis selama Pilkada berlangsung.
“Kami masyarakat Sumatera Utara menuntut pihak Polda Sumut untuk bertindak adil, tidak terlibat dalam politik praktis, dan harus netral. Sebagai aparat pemerintah yang memiliki fungsi pengayoman dan pelayanan publik, polisi tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon,” tegas Ashari, di hadapan puluhan orang yang turut serta dalam aksi tersebut.
Ashari mengungkapkan bahwa kedatangan mereka bukan hanya sekedar unjuk rasa biasa. Menurutnya, mereka membawa sejumlah temuan terkait dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik politik praktis di beberapa daerah. Salah satunya, yang disebutkan adalah dugaan keterlibatan sejumlah polisi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon kepala daerah.
