Di sisi lain, kasus Moon Jae-in, mantan Presiden Korea Selatan, menarik perhatian setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap. Moon Jae-in diduga memberikan perlakuan khusus kepada menantunya untuk memperoleh pekerjaan di maskapai Thai Easter Jet, yang diduga sebagai balasan kepada seorang politikus. Investigasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Jeonju mengarah pada dugaan keterlibatan Moon dalam pengangkatan menantunya di posisi tersebut, yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Mahfud MD kemudian meminta Indonesia untuk menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai cerminan dalam penegakan hukum di tanah air. “Kita harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu, seperti yang dilakukan di Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hukum harus menjadi instrumen yang bermanfaat, bukan untuk menipu rakyat,” tambahnya.
Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, Mahfud berharap agar momen tersebut dapat menjadi awal dari penegakan hukum yang lebih beradab di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa hukum harus diterapkan dengan objektif dan bukan berdasarkan dendam pribadi.
“Membangun keadaban hukum yang seperti itu sebenarnya penting untuk kemajuan bangsa. Hipokrisi dalam penegakan hukum hanya akan menipu rakyat dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum kita,” ujar Mahfud.
