Sementara itu, Komisioner LPSK, Susilaningtias, mengungkapkan harapannya agar perlindungan bagi Rudy Soik dapat diberikan secepatnya. “Semoga segera ya,” kata Susi saat dihubungi terpisah.
Rudy Soik, anggota Polres Kupang, menjadi sorotan setelah mengungkap kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Investigasi yang dilakukan Rudy mengungkapkan adanya kelangkaan BBM yang seharusnya disalurkan kepada nelayan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam upayanya, Rudy menyegel lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan BBM ilegal, namun langkah tersebut malah membuatnya dilaporkan oleh pemilik lokasi ke Bidang Propam Polda NTT.
Akibat laporan itu, Rudy Soik harus menghadapi sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) yang berujung pada vonis pemberhentian tidak dengan hormat. Vonis tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor: PUT/38/X/2024, yang diterbitkan pada 11 Oktober 2024. Tak terima dengan keputusan tersebut, Rudy Soik kemudian mengajukan banding.
