Boyolali – Aksi protes yang dilakukan oleh peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah, terkait pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS) mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Jateng, Ignasius Haryanta Nugraha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan masalah tersebut kepada Pemerintah Pusat, tepatnya kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan).
“Semalam, saya sudah melaporkan permasalahan ini kepada Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, serta beberapa Direktur terkait. Kami juga berkoordinasi dengan PeternakanKepala Dinas dan Perikanan Boyolali untuk menyikapi hal ini,” ujar Haryanta, saat menemui massa aksi di Kantor Disnakan Boyolali pada Sabtu (9/11/2024).
Para peternak dan pengepul di Boyolali, yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil susu sapi di Indonesia, telah mengeluhkan pengurangan kuota penerimaan susu dari IPS. Mereka juga mengungkapkan rasa frustrasi karena susu yang seharusnya diserap oleh industri malah terbuang begitu saja, dengan sebagian besar susu bahkan terpaksa dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong.
Baca Juga:
Terkait masalah ini, Haryanta memastikan bahwa Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, telah menginstruksikan rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Pada Senin (11/11/2024), rapat yang akan melibatkan Asosiasi IPS dan Dinas Peternakan dari daerah sentra susu seperti Boyolali, diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait pembatasan kuota yang dikeluhkan. Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi dan konfirmasi mengenai alasan pengurangan kuota dari IPS, termasuk apakah hal tersebut berkaitan dengan adanya impor susu atau tidak.
“Nanti, pada Senin, kami akan melakukan kroscek terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku susu. Kita perlu memastikan apakah pembatasan ini ada hubungannya dengan susu impor,” jelas Haryanta.
Baca Juga:
Program Swasembada Susu Presiden Prabowo
Terkait dengan masalah impor susu, Haryanta juga mengingatkan bahwa salah satu komitmen pemerintah, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, adalah untuk mencapai swasembada susu dalam lima tahun ke depan. Pemerintah, menurut Haryanta, berencana untuk mengimpor sapi perah sebanyak 1 juta ekor selama periode tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi susu lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor susu, yang saat ini mencakup sekitar 80% dari kebutuhan nasional.
“Kebijakan Presiden Prabowo adalah untuk mengimpor sapi perah, bukan susu. Tujuannya agar dalam lima tahun ke depan, Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan susunya sendiri,” imbuhnya. Saat ini, produksi susu lokal baru mampu memenuhi sekitar 20% dari kebutuhan susu nasional, sementara 80% masih mengandalkan impor.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan bahwa pada Senin (11/11/2024), pihaknya juga akan mengadakan pertemuan dengan BUMN yang bergerak di bidang pangan, untuk mencari solusi terkait masalah surplus susu yang terjadi. Pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh perwakilan pengepul susu dari Boyolali.
“Kami berharap dengan adanya pertemuan ini, BUMN yang terlibat dalam pengolahan pangan dapat menampung kelebihan susu yang saat ini terbuang. Ini menjadi harapan kami untuk dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi peternak dan industri,” ujar Lusia.
Para peternak dan pengepul susu di Boyolali berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah pembatasan kuota ini. Dengan adanya rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan akan tercapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak, terutama peternak dan pengepul susu, serta mengurangi kerugian yang selama ini mereka alami akibat terbatasnya serapan industri.
“Harapan kami adalah agar masalah ini dapat segera diselesaikan dengan adil, dan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan industri susu lokal. Kami siap mendukung program-program pemerintah untuk mencapai swasembada susu, tapi kami juga butuh dukungan agar usaha kami tidak sia-sia,” kata salah satu peternak yang terlibat dalam aksi protes. (JOHANSIRAIT)
LAMONGAN Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara meledak dan terbakar di perairan utara Lamongan, tepatnya di kawasan Lamongan Integrate
Peristiwa
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2
Ekonomi
MEDAN Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pihak Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai melakukan perbaikan
Pemerintahan
BATU BARA Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa kehadiran mereka di tengah masyarakat bukan untuk mencari pujian, melainkan
Pemerintahan
MEDAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah merotasi sejumlah pejabat di jajaran Polda Sumatera Utara (Sumut), baik itu Pejabat Utama
Nasional
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution, bersama Wakil Gubernur Sumut, Surya, menggelar Safari Ramadan perdana tahun 144
Pemerintahan
MEDAN Dugaan korupsi dan pemotongan hakhak paramedis di Puskesmas Aek Natolu, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Sumut, tampaknya m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA PT Kereta Api Indonesia (KAI) menghadirkan promo spesial Ramadhan 2025 bertajuk Ramadan Festive untuk mempermudah perjalanan mudi
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengunjungi Desa Binaan PT. Inalum di Dusun Pabrik Lama 2, Desa Sei Raja
Pemerintahan
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk tetap melayani masyarakat seba
Pemerintahan
