Meski begitu, Afifudin memilih untuk tidak memberikan sikap mendukung atau menolak usulan Presiden Prabowo terkait perubahan sistem Pilkada. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU lebih memilih untuk mendukung setiap pihak yang memberikan usulan terkait perbaikan mekanisme Pilkada yang lebih ideal. “Bagaimana kita semua teman-teman mendorong idealitas yang ada dalam engineering atau rekayasa pemilu yang baik yang kita pikirkan,” tambahnya.
Usulan perubahan sistem Pilkada ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12). Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa sistem Pilkada langsung yang selama ini diterapkan dianggap terlalu membuang-buang anggaran dan tidak efisien.
Prabowo berpendapat bahwa negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India telah menerapkan sistem yang lebih efisien, di mana setelah pemilihan anggota DPR atau DPRD, mereka juga memilih kepala daerah seperti gubernur atau bupati melalui DPRD. “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya udah DPRD itu milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
