KPU RI Sesuaikan Aturan Pilkada Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

JAKARTA –Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochamad Afifuddin, memastikan bahwa pihaknya akan mengikuti pedoman baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan dalam Undang-Undang Pilkada. Perubahan tersebut akan diterapkan melalui revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024, dan akan diikuti dengan penerbitan surat edaran untuk memastikan konsistensi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam pernyataannya kepada wartawan di Jakarta, Afifuddin menjelaskan bahwa KPU RI sedang dalam proses untuk menyesuaikan regulasi pemilihan kepala daerah berdasarkan putusan MK yang relevan. “KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut dalam melakukan perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan per-undang-undangan,” ujar Afifuddin.

KPU akan menyebarluaskan informasi ini kepada semua tingkat penyelenggara pemilihan di seluruh Indonesia melalui surat edaran yang akan diterbitkan. Surat edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pendaftaran pasangan calon mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh MK. “KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dari tanggal 24-26 Agustus 2024, yang substansinya harus memperhatikan putusan MK,” tambah Afifuddin.