KPK Usulkan Aturan Larang Penyaluran Bansos 2 Bulan Jelang Pilkada

JAKARTA -Di tengah gemuruh persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan rapat koordinasi nasional yang diisi dengan perdebatan sengit terkait fenomena naiknya anggaran bantuan sosial (bansos). Dalam agenda yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyoroti kenaikan drastis anggaran bansos yang menjadi perhatian serius.

Sebagaimana disampaikan oleh Alexander Marwata, “Kita ketahui menjelang pilkada atau ya tahun pemilihan kepala daerah coba bapak ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik.” Pernyataan tersebut menjadi sinyal tegas KPK terhadap urgensi mengawasi alokasi dana yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *