Menanggapi hal ini, Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi bahwa Anwar Usman masih menggunakan sejumlah fasilitas Ketua MK. Namun, dia menyebut bahwa rumah dinas sudah tidak lagi digunakan oleh Anwar Usman. Fajar menjelaskan bahwa penataan fasilitas akan dilakukan setelah proses Persidangan Hasil Pemilu Umum (PHPU) usai.
Sementara itu, kontroversi ini juga mengundang pertanyaan besar dari masyarakat terkait independensi dan kebebasan hakim konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Penggunaan fasilitas oleh mantan pejabat yang seharusnya tidak lagi memiliki akses ke fasilitas tersebut menimbulkan kekhawatiran akan netralitas keputusan yang akan diambil.
Pihak MK berjanji untuk melakukan penataan fasilitas secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah proses PHPU selesai. Namun, perlu diperhatikan bahwa isu ini menjadi sorotan karena keterkaitannya dengan keadilan, netralitas, dan integritas lembaga peradilan yang sangat penting bagi negara.
(N/014)
