Sementara itu, kontroversi ini juga mengundang pertanyaan besar dari masyarakat terkait independensi dan kebebasan hakim konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Penggunaan fasilitas oleh mantan pejabat yang seharusnya tidak lagi memiliki akses ke fasilitas tersebut menimbulkan kekhawatiran akan netralitas keputusan yang akan diambil.
Pihak MK berjanji untuk melakukan penataan fasilitas secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah proses PHPU selesai. Namun, perlu diperhatikan bahwa isu ini menjadi sorotan karena keterkaitannya dengan keadilan, netralitas, dan integritas lembaga peradilan yang sangat penting bagi negara.
Pemerintahan di Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami sorotan tajam terkait penggunaan fasilitas oleh mantan Ketua MK Anwar Usman. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyoroti fakta bahwa Anwar Usman masih menikmati sejumlah fasilitas yang seharusnya hanya boleh digunakan oleh Ketua MK saat ini, yakni Suhartoyo.
Petrus menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, mengingat Anwar Usman telah dicopot dari jabatannya selama enam bulan. Fasilitas eksklusif yang seharusnya menjadi hak Ketua MK teranyar, kini masih terus digunakan oleh Anwar Usman.
