KPK harus bekerja transparan dan independen, melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana.
Menuntut pengusutan terhadap dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar yang disebut menerima uang dalam proyek e-KTP berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan.
Baca Juga:
Unjuk rasa ini berakhir dengan membawa pesan tegas kepada KPK dan pemerintah untuk menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara ini demi keadilan dan transparansi yang lebih baik.
(gn/n14)
Baca Juga:
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Senin (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengumumkan perubahan jam penggunaan bahu jalan di ruas Tol Dalam Kota (SemanggiCawang) se
Nasional
SUMENEP Fenomena alam yang mengejutkan terjadi di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Selasa (11/3/20
Peristiwa
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengumumkan perpanjangan libur Lebaran 1446 H/2025 M untuk sekolah, madras
Pendidikan
JAKARTA Masyarakat kini dapat melakukan pengecekan penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tah
Ekonomi
MEDAN Minyak goreng MinyaKita yang takarannya tidak sesuai seperti tertulis di kemasan, ternyata juga ditemukan di Medan. Bahkan, minyak y
Ekonomi
JAKARTA Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih berhatihati dalam penegakan huk
Nasional
MEDAN Tim Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor pada Jumat,
Hukum dan Kriminal
NUSA TENGGARA TIMUR Kasus mencoreng nama baik kepolisian kembali terungkap di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), kali ini melibatkan Kapol
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mendesak agar Polri tidak hanya memproses secara etik terhadap
Hukum dan Kriminal
