"Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi tanpa ada perlindungan terhadap tokoh politik, termasuk Ganjar dan Agun," tambah Bung Arnold.
Kasus korupsi e-KTP, yang merugikan rakyat Indonesia, menurut AMPD harus diselesaikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo. Arnold menegaskan bahwa jika pemerintahan saat ini gagal mengusut kasus ini, maka janji reformasi pemberantasan korupsi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo akan kehilangan legitimasi.
Baca Juga:
AMPD menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP sampai tuntas, tanpa ada intervensi politik yang menghambat proses hukum.
Baca Juga:
JAKARTA Polisi Sektor Metro Gambir menangkap RR, seorang konsultan spiritual terkenal yang dikenal luas melalui akun Instagram narakumbara
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Sumut) menyerahkan lapo
Pemerintahan
ACEH Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banda Aceh berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kabel lampu penerangan jalan yang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada Senin (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengumumkan perubahan jam penggunaan bahu jalan di ruas Tol Dalam Kota (SemanggiCawang) se
Nasional
SUMENEP Fenomena alam yang mengejutkan terjadi di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Selasa (11/3/20
Peristiwa
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengumumkan perpanjangan libur Lebaran 1446 H/2025 M untuk sekolah, madras
Pendidikan
JAKARTA Masyarakat kini dapat melakukan pengecekan penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tah
Ekonomi
MEDAN Minyak goreng MinyaKita yang takarannya tidak sesuai seperti tertulis di kemasan, ternyata juga ditemukan di Medan. Bahkan, minyak y
Ekonomi
JAKARTA Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih berhatihati dalam penegakan huk
Nasional
