JAKARTA -Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Iqbal Cheisa Wiguna menyampaikan bahwa jika aksi "Indonesia Gelap" yang digelar pada Senin (17/2/2025) tidak memperoleh perhatian serius dari pemerintah, mereka akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar. Iqbal menegaskan, hal tersebut bergantung pada respons pemerintah terhadap protes yang disampaikan para mahasiswa, yang telah berkumpul di Patung Kuda dan Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Mungkin akan ada aksi-aksi lanjutan lainnya yang pastinya akan lebih besar ke depannya," kata Iqbal saat ditemui di Lapangan FISIP UI, Senin.
Aksi hari ini diikuti oleh sekitar 1.000 mahasiswa yang berangkat dari Kampus UI di Depok menuju Jakarta pada pukul 12.00 WIB. Jika mereka tidak bisa mencapai Istana Negara, Iqbal menegaskan bahwa aksi akan dipusatkan di Patung Kuda, Jakarta.
Baca Juga:
"Teman-teman UI akan bergabung dengan massa nasional dari BEM Seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Kami akan fokuskan massa di Istana Negara, apabila tidak sampai ke sana, kami akan mentok di Patung Kuda," ujar Iqbal.
Baca Juga:
Pengamatan Kompas.com pada pukul 14.25 WIB di Patung Kuda, terlihat kelompok mahasiswa dari UHAMKA dan UPN Veteran Jakarta yang telah tiba. Meskipun barikade beton sudah dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat, aksi belum dimulai karena hujan deras yang mengguyur. Akibat penutupan ruas jalan ini, lalu lintas di sekitar Patung Kuda terpantau padat.
BEM UI dalam aksinya menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:
Mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih dinilai kurang tepat dalam pelaksanaannya.
Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan kampus mengolah izin tambang, demi menjaga independensi akademik.
Meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan atau hambatan birokrasi.
Memprotes inkonsistensi pemerintah dalam mengambil dan membuat kebijakan.
Para mahasiswa terus menuntut agar suara mereka didengar dan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat dapat segera diwujudkan. Aksi ini merupakan bagian dari perjuangan mereka untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan berbagai sektor.
(km/n14)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
