JAKARTA -Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" pada Senin (17/2) di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan.
Koordinator Aksi BEM UI, Muhammad Rafid Naufal Abrar, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini. Menurutnya, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat.
"Aksi ini pastinya untuk menyikapi isu yang muncul hampir setiap hari yang tidak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan," ujar Rafid.
Baca Juga:
Rafid mengungkapkan ada lima tuntutan utama yang akan disuarakan oleh mahasiswa dalam aksi kali ini. Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Kebijakan ini dianggap merugikan rakyat, terutama karena berkaitan dengan penghematan anggaran negara yang mempengaruhi pelayanan publik.
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
Agama
Deliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
Komunitas
BATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
Pemerintahan
JAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
Entertainment
KARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
Nasional
TOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
Pemerintahan
INDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
Internasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal
