JAKARTA- Pemerintah Indonesia diminta untuk segera menuntaskan Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi penderita kanker, khususnya kanker payudara. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Gedung DPR RI pada Senin (25/11/2024). Diskusi tersebut bertemakan “Merealisasikan Rencana Kanker Nasional untuk Menekan Angka Kematian Akibat Kanker Payudara”.
Lestari menekankan pentingnya kolaborasi antara negara dan masyarakat untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, khususnya bagi penderita kanker payudara. “Dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” ujar Lestari.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti kesulitan yang dihadapi penderita kanker payudara dalam mengakses unit-unit layanan kesehatan. Meski kesadaran untuk melakukan deteksi dini melalui SADARI (periksa payudara sendiri) mulai meningkat, banyak penderita yang kesulitan mendapatkan tindak lanjut pemeriksaan secara memadai.
Baca Juga:
“Setelah masyarakat melakukan deteksi dini, mereka masih menghadapi banyak kendala dalam pemeriksaan lanjutan. Oleh karena itu, kami berharap komunitas penderita kanker dan pakar kesehatan segera menyampaikan masalah-masalah ini kepada para wakil rakyat di Komisi IX DPR RI,” lanjut Lestari. Ia juga menambahkan, dukungan legislatif sangat dibutuhkan untuk segera mewujudkan kebijakan yang mendukung Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional.
Koordinator Pelayanan Kanker Terpadu di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Soehartati Argadikoesoemo Gondhowiardjo, mengungkapkan bahwa penderita kanker, terutama kanker payudara, umumnya berusia di atas 50 tahun. Menurutnya, penanganan kanker memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari diagnosis hingga pengobatan, karena kanker adalah penyakit tidak menular yang membutuhkan proses pengobatan yang kompleks.
“Untuk mengatasi kanker, tidak hanya diperlukan dokter onkologi. Kami membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, rumah sakit, hingga masyarakat,” ujar Soehartati. Kolaborasi yang solid antara berbagai pihak, tambahnya, adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan yang tepat guna mengatasi kanker secara menyeluruh.
Sementara itu, Ketua Ikatan Ekonom Kesehatan Indonesia, Hasbullah Thabrany, menyampaikan bahwa beban pengobatan kanker sangat berat, baik dari sisi biaya maupun proses diagnosis. Ia menyoroti ketidakcukupan dana yang dialokasikan oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengobatan kanker, yang seringkali tidak mencukupi untuk menangani defisit yang terjadi dalam pembiayaan kesehatan.
“JKN mengalami defisit karena dana yang masuk lebih kecil daripada dana yang keluar untuk pengobatan anggota. Pemerintah seharusnya menghitung berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk pengobatan kanker, dan dengan political will yang kuat, pemerintah bisa memobilisasi dana untuk menutupi defisit ini,” ujar Hasbullah.
Selain perawatan medis kuratif, Ketua Bidang Pelayanan Sosial Yayasan Kanker Indonesia (YKI), Siti Annisa Nuhonni, menekankan pentingnya perawatan paliatif dalam proses pengobatan kanker. Perawatan paliatif berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit mengancam jiwa, seperti kanker payudara. Siti menjelaskan bahwa perawatan paliatif juga melibatkan dukungan psikososial dan spiritual bagi pasien dan keluarga mereka.
“Kanker bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah psikis dan spiritual. Penderita kanker sering kali bingung dalam menghadapi keputusan medis, sehingga pendampingan dan perawatan paliatif menjadi hal yang sangat penting,” ujar Siti.
Dewan Penasehat Lovepink Indonesia, Samantha Barbara, menambahkan bahwa pemanfaatan media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini kanker dan pola hidup sehat. Dengan teknologi digital yang berkembang pesat, informasi yang akurat dan ilmiah dapat disebarkan dengan cepat ke berbagai kalangan masyarakat.
“Era digital memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi kesehatan dengan cara yang lebih kreatif dan mudah diterima. Kami berharap media sosial bisa menjadi alat yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kanker dan pencegahannya,” ujar Samantha.
Para pakar dan tokoh masyarakat yang hadir dalam FGD ini sepakat bahwa untuk mengurangi angka kematian akibat kanker, terutama kanker payudara, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain kebijakan yang tepat dan pendanaan yang memadai, perawatan paliatif, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini, harus menjadi bagian integral dari Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional.
(JOHANSIRAIT)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
Nasional
MAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
Nasional
SURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
Nasional
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
Nasional
BITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan Olahraga
BANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
Nasional
BITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
Nasional
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional