MEDAN – Ke depan, seluruh masyarakat Sumut dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan berkualitas. Gratis pula. Syaratnya, cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Sumut ke rumah sakit, seperti yang sudah diterapkan di Kota Medan sejak 1 Desember 2022 silam.
Program inilah yang segera diterapkan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution di Provinsi Sumut. Sehingga, seluruh masyarakat yang memiliki KTP Sumut, dapat mendapatkan layanan kesehatan yang adil, berkualitas dan gratis pula.
Layanan kesehatan yang adil, berkualitas, gratis yang berbasis KTP ini, namanya program Universal Health Coverage (UHC). Ini adalah program jaminan kesehatan yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas kepada seluruh masyarakat.
Baca Juga:
Dalam rapat paripurna DPRD Sumut dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti, Senin (03/03/2025), Bobby Nasution menyampaikan rencana penerapan program UHC di Provinsi Sumut tersebut.
Saat ini, jelas Bobby, dari 33 kabupaten/kota, baru 11 kabupaten/kota yang sudah tercover dengan program UHC. Sedangkan 22 kabupaten/kota lagi belum.
Baca Juga:
Untuk itu, Bobby menargetkan, dalam dua tahun mendatang, seluruh 33 kabupaten/kota di Sumut sudah tercover program UHC. "Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan Insya Allah, dalam waktu dua tahun ke depan, kami memastikan seluruh wilayah di Sumut harus mencapai UHC. Sehingga Sumut mencapai UHC di 33 kabupaten/kota," sebutnya.
Untuk itu, katanya, perlu dukungan dan keterlibatan semua pihak terkait. Terutama dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumut. "Kami berharap seluruh kabupaten/kota memastikan keterlibatan kolaborasi antara Pemprov dan Pemda," harap Bobby.
UHC di Provinsi Sumut merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah serta merupakan program hasil cepat terbaik dari visi dan misi Gubernur Sumut.
DINKES RAPAT LINTAS SEKTORAL
Dalam rangka percepatan UHC, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut Muhammad Faisal Hasrimy, telah melakukan Rapat Lintas Sektoral yang dilakukan pada Jumat, 28 Februari 2025.
Rapat tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjalin komunikasi, bertukar pikiran, maupun berbagi rancangan strategi di dalam rangka pencapaian status UHC di Provinsi Sumut. Harapannya mampu membentuk formula terbaik untuk pencapaian status UHC di Provinsi Sumut.
"Yang perlu dirumuskan adalah dalam skenario pembiayaan mulai dari semua pembiayaan atau model cost sharing serta insentif yang diperoleh kabupaten/kota. Tentunya dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah di Provinsi Sumut," ucapnya.
JAKARTA Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, memberikan klarifikasi terkait informasi yang keliru mengenai sumber da
Ekonomi
MEDAN Polrestabes Medan memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota yang berprestasi karena berhasil mengungkap kasus besar dan jadi pe
TNI & POLRI
NUSA TENGGARA TIMUR Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja, diduga melakukan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur.
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 m
Nasional
JAKARTA BARAT Kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di penampungan air (toren) yang berada di bawah tanah dengan kedalaman men
Investigasi
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat protes dari warganet terkait peninjauan banjir menggunaka
Nasional
JAKARTA PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mulai melaksanakan rekonstruksi pada Jalan Tol JakartaCikampek (Japek) untuk memenuhi Standar Pel
Nasional
JAWA TENGAH Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto, menyampaikan permohonan maaf kepada Kusyanto (38 tahun), warga Desa Dimoro, Kabupaten Gro
Hukum dan Kriminal
BEKASI Musibah banjir yang melanda Pekayon, Bekasi, pada Selasa, 4 Maret lalu, memberikan dampak yang sangat berat bagi peternak Josi. Seba
Peristiwa
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bir
Nasional
