“Ombudsman Sumsel juga telah memanggil 22 Kepala Sekolah untuk tingkat menengah atas se-Kota Palembang untuk dilakukan verifikasi data serta pengecekan dugaan maladministrasi terhadap penerimaan siswa baru SMA unggulan,” jelas Edward.
Pemerintah daerah mengakui pentingnya tindakan yang cepat dan transparan dalam menangani skandal ini, dengan mengembalikan kebijakan terhadap keputusan Ombudsman Sumsel dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi terhadap PPDB dan Plh Kepala Dinas Pendidikan Sumsel berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat.
“Apresiasi kerja Ombudsman, kita komitmen menindaklanjuti evaluasi PPDB, kemudian juga tunggu evaluasi Plh Disdik Sumsel berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat,” tambah Edward.
