“Tentu saja kami akan terus mengingatkan agar seluruh jajaran Polri menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu, Kemendagri, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar,” ungkap Sigit.
Polri pun mengingatkan bahwa setiap anggota yang terbukti melanggar netralitas akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri, serta menciptakan suasana Pilkada yang aman, damai, dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Sebagai bagian dari upaya menjaga netralitas, Kapolri juga mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan Pilkada 2024. Selain melaporkan indikasi pelanggaran, masyarakat juga diharapkan proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung.
“Penting bagi semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kami mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi Pilkada ini, melaporkan jika ada yang mencurigakan atau melanggar aturan,” tandas Kapolri.
Dengan langkah-langkah yang tegas ini, Kapolri berharap Polri dapat terus menjaga integritasnya sebagai lembaga penegak hukum yang netral dan profesional, serta menjamin bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan secara demokratis dan adil.
(JOHANSIRAIT)
