Sigit menjelaskan, meningkatnya jumlah KKB ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah terkait pemberian Otsus dan DOB di Papua belum dapat diterima dengan baik oleh sebagian kelompok di wilayah tersebut. Ia juga menambahkan bahwa meskipun pemerintah telah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui kebijakan tersebut, distribusinya belum maksimal. “Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, belum bisa diterima dengan baik atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik,” ujarnya.
Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, Sigit menekankan pentingnya peran Brimob dalam menjaga keamanan di Papua. “Yang dikedepankan dalam hal ini adalah rekan-rekan dari Brimob Polri,” ungkapnya. Ia juga mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk tetap siap menghadapi dinamika yang terjadi di Papua, sembari menegaskan bahwa pemerintah dan aparat keamanan akan terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat di Papua bahwa NKRI serius ingin meningkatkan kesejahteraan mereka.
