Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara memutuskan untuk memperkuat kebijakan pengawasan terhadap anggaran APBD 2023 dan RPJPD 2025-2045, menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, kasus mobil dinas TNI yang terlibat dalam sindikat uang palsu ini menjadi bukti nyata akan tantangan penegakan hukum di Indonesia, sementara upaya pemulihan integritas institusi TNI dan keamanan publik tetap menjadi fokus utama.
(N/014)
