Dengan adanya pembentukan Kortas Tipikor ini, diharapkan Polri dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa tindakan korupsi tidak lagi dapat berlangsung tanpa konsekuensi.
Perpres ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dengan penandatanganan Perpres ini, Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperbaiki sistem tata kelola di Indonesia. Melalui pembentukan Kortas Tipikor, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju era baru dalam penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam melaksanakan tugasnya.
