Lebih lanjut, Iswar Lubis juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Direktur Utama PT Medan Bus Transport, Djumongkas Hutagaol, pada 16 September 2024. Laporan tersebut mengklaim bahwa Iswar Lubis telah merugikan keuangan negara terkait dengan pengadaan bus listrik. Kasus ini menambah daftar panjang permasalahan yang melibatkan Iswar Lubis dan menambah kompleksitas isu yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan.
Dengan situasi ini, jelas bahwa tantangan besar masih menghadang dalam upaya perbaikan kebijakan parkir dan pemerintahan kota Medan. Elfenda Ananda berharap agar tindakan tegas dan transparansi dapat segera diterapkan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat dan perbaikan sistem yang lebih baik di masa depan.
(N/014)
