Selain itu, Elfenda menekankan bahwa Wali Kota Medan harus mengembalikan uang masyarakat yang telah membeli barcode parkir berlangganan. “Uang masyarakat yang telah dikeluarkan untuk membeli barcode parkir berlangganan harus dikembalikan. Ini adalah bentuk tanggung jawab atas kebijakan yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Elfenda.
Penonaktifan Iswar Lubis dari jabatannya tidak dianggap mengejutkan oleh Elfenda. Ia menilai, kebijakan parkir yang kontroversial selama masa kepemimpinan Iswar Lubis telah menimbulkan banyak kritik dan polemik sosial. “Tidak ada alasan untuk terkejut dengan penonaktifan Iswar Lubis. Ini adalah hasil dari kebijakan-kebijakan yang telah menimbulkan berbagai masalah dan kritik. Masyarakat harus memahami bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki kebijakan yang salah kaprah,” tegas Elfenda.
Elfenda juga mengkritik pelaksanaan program parkir berlangganan yang dianggap gagal dan memicu konflik antara masyarakat dengan petugas. Ia menyebut bahwa anggota Dishub Kota Medan sering bertindak kasar, bahkan kekerasan terhadap masyarakat. “Dalam pelaksanaan parkir berlangganan, seringkali petugas Dishub bertindak seperti preman, melakukan kekerasan yang tidak dapat diterima, seperti yang terjadi dalam kasus pengeroyokan terhadap petugas keamanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut,” papar Elfenda.
