DELI SERDANG -Anggota DPRD Deli Serdang melakukan peninjauan ke lokasi hutan negara yang sempat dipagari oleh pengusaha di wilayah pesisir pantai, tepatnya di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Rabu (5/3/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Zakky Shahri, bersama sekitar 20 anggota dewan lintas komisi.
Peninjauan ini dilakukan setelah adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan viralnya masalah ini di media sosial.
Baca Juga:
Saat kunjungan, pihak pengusaha atau perwakilan PT Tun Sewindu, yakni penasihat hukum Junirwan, tidak dapat menunjukkan batas patok tanah atau menunjukkan bukti alas hak yang sah.
Baca Juga:
Hal ini memicu perdebatan antara Junirwan dan anggota DPRD, khususnya Zakky Shahri.
Junirwan menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui jika tanah yang dibeli dari warga tersebut awalnya merupakan kawasan hutan negara, dan kini mereka sedang menunggu keputusan dari pemerintah terkait apakah akan dikenakan sanksi atau harus membayar ganti rugi.
Zakky Shahri, Ketua DPRD Deli Serdang, menegaskan bahwa permasalahan ini bukan sekadar soal keterlanjuran, melainkan berkaitan dengan tanah negara yang harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa siapa pun yang menguasai tanah negara tanpa izin berisiko terkena sanksi dan tanah tersebut bisa diambil kembali oleh negara.
Zakky menambahkan bahwa permasalahan ini bukan hanya masalah antara masyarakat dan pengusaha, tetapi juga menjadi masalah negara, karena penguasaan hutan negara tanpa izin dapat merugikan banyak pihak.
Dalam peninjauan tersebut, Staf BPN menyatakan bahwa status kawasan yang dipersoalkan baru bisa diketahui setelah ada penunjukkan titik koordinat yang jelas.
Dewan Deli Serdang juga menekankan pentingnya kehadiran pengusaha untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan.
JAKARTA Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, memberikan klarifikasi terkait informasi yang keliru mengenai sumber da
Ekonomi
MEDAN Polrestabes Medan memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota yang berprestasi karena berhasil mengungkap kasus besar dan jadi pe
TNI & POLRI
NUSA TENGGARA TIMUR Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja, diduga melakukan pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur.
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 m
Nasional
JAKARTA BARAT Kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di penampungan air (toren) yang berada di bawah tanah dengan kedalaman men
Investigasi
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat protes dari warganet terkait peninjauan banjir menggunaka
Nasional
JAKARTA PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mulai melaksanakan rekonstruksi pada Jalan Tol JakartaCikampek (Japek) untuk memenuhi Standar Pel
Nasional
JAWA TENGAH Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto, menyampaikan permohonan maaf kepada Kusyanto (38 tahun), warga Desa Dimoro, Kabupaten Gro
Hukum dan Kriminal
BEKASI Musibah banjir yang melanda Pekayon, Bekasi, pada Selasa, 4 Maret lalu, memberikan dampak yang sangat berat bagi peternak Josi. Seba
Peristiwa
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bir
Nasional
