JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait munculnya pagar bambu di perairan laut Tangerang dan Bekasi. Dasco menyatakan bahwa pimpinan DPR telah meminta kepada komisi teknis di DPR untuk segera mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut.
“Kami sudah minta komisi teknis, sekarang sedang mengecek siapa pihak yang bertanggung jawab,” kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Meski demikian, Dasco menambahkan bahwa DPR belum berencana untuk memanggil pihak terkait untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena masih adanya banyak pihak yang mengaku bertanggung jawab, seperti nelayan dan kelompok masyarakat setempat.
Baca Juga:
“Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku yang bertanggung jawab, ada nelayan, ada kelompok masyarakat, sehingga kalau mau dipanggil, kita takut salah panggil,” ujar Dasco. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa DPR RI saat ini masih fokus pada pengecekan kepada berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengetahui siapa yang berada di balik pembangunan pagar tersebut.
Baca Juga:
“Langkah yang dilakukan adalah pengecekan kepada berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk kemudian kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu,” ujar Dasco. Jika nantinya sudah ditemukan informasi yang jelas, DPR RI berencana untuk melakukan pengecekan langsung di lokasi pada masa sidang mendatang. “Kalau sesudah masa sidang, kami akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah menyatakan bahwa pihaknya yakin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menyelesaikan masalah pagar laut yang muncul di perairan sekitar Tangerang dan Bekasi. Menurut Irvansyah, masalah pagar laut bukanlah tanggung jawab Bakamla RI. “Kalau pagar laut memang bukan tugas kita, ini akan melangkahi kewenangan kementerian dan instansi lain.
Ada yang lebih berwenang dan punya undang-undang untuk menegakkan itu,” kata Irvansyah dalam upacara HUT Ke-19 Bakamla RI di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa (14/1/2025). Irvansyah juga menegaskan bahwa Bakamla tidak berkoordinasi dengan KKP terkait masalah ini dan berharap KKP dapat segera menyelesaikan persoalan tersebut. “Saya kira dengan KKP saja bisa selesai, tidak sulit, cukup robohkan pagar dan cari orangnya,” ujarnya.
(christie)
MAGELANG Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 17 kepala daerah yang berasal dari kader Partai Demokr
Nasional
JAKARTA Kecelakaan tunggal melibatkan truk bermuatan hebel terjadi di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, arah Cawang, pada Senin (24/2/2025) se
Nasional
JAKARTA Perdagangan awal pekan ini dimulai dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, seiring dengan menantinya rilis data uang
Ekonomi
KEPULAUAN RIAU Seorang anggota TNI Angkatan Laut (TNI AL), Serda JDL, tewas dalam insiden keributan yang diduga melibatkan anggota TNI Angk
Hukum dan Kriminal
PURBALINGGA Seorang pendaki asal Bekasi, Jawa Barat, Marcel (16), meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam jurang di kawasan puncak Gunung
Nasional
BOGOR Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa prajurit TNI yang ingin berpolitik atau ter
Nasional
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi pada Jumat, 28 Febr
Agama dan Budaya
BITVONLINE.COM Takjil, makanan dan minuman untuk berbuka puasa, telah menjadi salah satu tradisi khas bulan Ramadan yang tidak terpisahkan
Agama dan Budaya
JAKARTA Kepadatan lalu lintas (lalin) terjadi di sejumlah ruas tol yang mengarah ke Jakarta, salah satunya di Tol Jagorawi. Kepadatan ini d
Nasional
JAKARTA Hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengucapkan putusan akhir atas 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (
Hukum dan Kriminal