Hasto mempertegas bahwa kelemahan dalam supremasi hukum, ketidakmerataan akses berdasarkan meritokrasi, dan maraknya praktik nepotisme semestinya semakin mendorong perlunya hak angket sebagai alat pengawasan terhadap pemerintahan yang adil dan transparan.
Namun, dia juga menegaskan bahwa isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab PDIP semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh partai politik. Hal ini juga sejalan dengan kekhawatiran akan nasib pemilu mendatang yang terancam oleh praktik-praktik yang tidak sehat di ranah politik, seperti praktik nepotisme yang dapat mengancam integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
