
Aksi Kejar-kejaran dan Baku Tembak, Bandar Sabu di Asahan Lolos dari Tangkapan
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
Investigasi
JEPANGĀ -Pengadilan Buruh Jepang telah memutuskan untuk memberikan denda sebesar 29 juta yen, sekitar Rp 3,03 miliar, kepada Naoko Nemoto, yang lebih dikenal sebagai Dewi Sukarno, istri Presiden Sukarno. Sanksi tersebut diberikan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap dua orang karyawannya yang menolak bekerja di kantor karena khawatir terpapar virus Covid-19.
Gugatan terhadap Dewi dimulai pada Februari 2021, setelah kedua karyawan tersebut mengungkapkan ketakutan mereka untuk bekerja di kantor, terutama karena Dewi baru saja melakukan perjalanan ke Indonesia. Dalam tanggapannya, Dewi dikabarkan marah dan menganggap dua karyawannya telah menganggapnya sebagai “kuman”, meskipun ia telah dinyatakan negatif Covid-19.
Baca Juga:
“Saya juga marah kepada kalian semua yang memperlakukan saya seperti kuman padahal hasil tes saya negatif. Anda menderita coronafobia. Aku rasa, aku tidak akan pernah datang ke kantor lagi karena aku tidak bisa bekerja bersamamu yang telah menyakiti karakterku,” kata Dewi, sebagaimana dikutip dari Friday Digital, Minggu (19/1/2025).
Baca Juga:
Pada Maret 2022, kedua karyawan tersebut mengajukan gugatan perburuhan setelah dipecat. Pengadilan Buruh Jepang memutuskan untuk mewajibkan Dewi membayar biaya penyelesaian gabungan sebesar 6 juta yen pada Agustus 2022. Namun, Dewi menolak keputusan tersebut, yang berujung pada tuntutan hukum lebih lanjut.
Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa pemecatan tersebut tidak sah dan memerintahkan agar hubungan kerja dilanjutkan. Pengacara karyawan tersebut juga mengungkapkan bahwa kedua karyawan telah lama tidak menerima gaji, dan Dewi harus membayar gaji yang belum dibayar sejak April 2021, beserta bunga sebesar 3% per tahun.
Jumlah total yang harus dibayar Dewi pada Desember 2024 mencapai 29 juta yen, yang mencakup gaji yang belum dibayar dan upah lembur yang belum dibayar. Dewi, yang tetap bekerja sama dengan pengacaranya, mengatakan bahwa ia tidak merasa masalah dengan keputusan tersebut.
“Kalah tidak apa-apa!,” ungkap Dewi setelah putusan tersebut. Namun, ia tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai peningkatan jumlah denda yang harus dibayarkan.
(N/014)
SUMUT Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan terlibat baku tembak dengan bandar narkoba yang membawa senjata api di Perumahan Surya Mas, Kisa
InvestigasiJAKARTA Daud Yordan, petinju asal Indonesia yang kini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, akan
NasionalMAGELANG Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Staf Khusus Kem
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan tanggapan terkait rencana Kepala
NasionalSURAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Kedunglumbu dan Kelurahan Sangkrah di Surakarta, Jawa T
NasionalJAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan u
NasionalBITVONLINE.COM Kunyit dan jahe, dua rempah yang sering dijadikan bahan dasar jamu tradisional, ternyata menyimpan banyak manfaat bagi keseh
Kesehatan dan OlahragaBANDUNG Sebuah insiden tragis terjadi di SMK Dharma Pertiwi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seorang siswa berinisial MRD (17) meningg
NasionalBITVONLINE.COM Praktik korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil Corruption Perception
NasionalJAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa tidak ada bentuk interve
Nasional