
Dirkrimsus Poldasu Diminta Periksa Kepala Inspektorat Batubara Terkait Pengelolaan Anggaran
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan KriminalINDIA -Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesawat yang dimiliki atau dioperasikan oleh India.
Keputusan ini diambil setelah serangan bersenjata di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, yang menewaskan 26 orang pada 22 April 2025, meningkatkan ketegangan antara kedua negara.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Kamis (24/4/2025), Kantor Perdana Menteri Pakistan mengungkapkan bahwa Penasihat Pertahanan India di Islamabad telah dinyatakan persona non grata dan diminta segera meninggalkan Pakistan.
Baca Juga:
Selain itu, Pakistan juga membatalkan seluruh visa yang telah dikeluarkan untuk warga negara India, kecuali bagi peziarah Sikh, dan menutup sepenuhnya perbatasan darat Wagah.
"Semua pergerakan dari India melalui perbatasan Wagah dihentikan tanpa pengecualian, dan seluruh aktivitas perdagangan, termasuk melalui negara ketiga ke India, juga dihentikan," kata pernyataan tersebut.
Langkah ini diambil menyusul insiden tragis di Pahalgam, yang merupakan serangan paling mematikan terhadap warga sipil di wilayah Kashmir dalam 25 tahun terakhir.
Meskipun tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, India menuduh Pakistan terlibat dalam insiden ini. Sebagai tanggapan, India juga melakukan serangkaian langkah diplomatik, termasuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus 1960 dan menarik sebagian staf diplomatik dari Islamabad.
Pakistan mengeluarkan peringatan keras kepada India terkait masalah air, dengan mengatakan bahwa setiap upaya untuk memblokir atau mengalihkan aliran air yang menjadi hak Pakistan berdasarkan Perjanjian Perairan Indus akan dianggap sebagai tindakan perang. "Kami akan merespons dengan seluruh kekuatan negara," tegas pernyataan dari Kantor Perdana Menteri.
Ketegangan antara India dan Pakistan terkait Kashmir sudah berlangsung lama, dengan masing-masing negara saling menuduh mendukung kelompok pemberontak di wilayah tersebut.
Pakistan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Kashmir, sementara India menganggap wilayah tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari negaranya.*
(bs/J006)
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan KriminalJAKARTA Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyampaikan bahwa Konklaf untuk memilih Paus pengganti Paus Fransiskus kemungkinan
AgamaDeliserdang Yayasan Perguruan Islam Terpadu (YP IT) Al Ikhwan sukses menggelar AI Fest atau Al Ikhwan Festival, sebuah festival pendidika
KomunitasBATAM Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pelabuhan Internasio
PemerintahanJAKARTA Sidang perdana gugatan uji materiil terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan Ariel NOAH dan 28 m
EntertainmentKARANGANYAR Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran pupuk subsidi yang dijual di luar wilayah seharusnya. Dal
Hukum dan KriminalJAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), absen dalam dua agenda sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Suraka
NasionalTOBA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bekerja sama dengan Satker PJN Wilayah II dan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Sumate
PemerintahanINDIA Pemerintah Pakistan mengambil langkah tegas dengan mengusir sejumlah pejabat diplomatik India dan menutup wilayah udaranya untuk pesa
InternasionalMEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Johanes Andy Tanbun Eugene alias Abun dengan pidana penjara selama 13 tahun atas perbuat
Hukum dan Kriminal